Advertisement
Aksi yang digelar beberapa hari lalu sebagai bentuk protes terhadap rencana pengalihan lahan pesisir seluas kurang lebih 80 hektare yang akan dijadikan lokasi pembangunan perusahaan energi.
Warga setempat menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam keputusan untuk menjual lahan mangrove tersebut. Warga khawatir, penjualan lahan akan merusak ekosistem pesisir dan berdampak negatif bagi mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Selain itu, mereka juga menilai bahwa keputusan tersebut tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keberadaan masyarakat yang bergantung pada ekosistem mangrove.
Menanggapi aspirasi masyarakat, H. Bahktiar Lc, MA, Wakil Ketua III DPRD Kepulauan Riau, mendatangi lokasi aksi untuk mendengarkan langsung keluhan warga. Dalam kesempatan tersebut, Bahktiar menegaskan bahwa penggarapan lahan tersebut harus dihentikan sementara waktu.
"Saya berharap proses penggarapan lahan ini dihentikan hingga persoalan ini clear. Kita harus mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk masyarakat maupun untuk pengembangan investasi yang sesuai dengan ketentuan dan tidak merusak lingkungan," ujar Bahktiar yang juga merupakan Ketua DPW PKS Kepulauan Riau.
Lebih lanjut, Bahktiar juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengajak para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah kabupaten, perusahaan, serta perwakilan masyarakat untuk melakukan dialog terbuka guna mencari solusi terbaik.
"Saya ingin memastikan bahwa tidak ada konflik horizontal yang terjadi di tengah masyarakat akibat permasalahan ini. Pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah yang bijak dan transparan dalam menangani persoalan ini," tambahnya.
Dalam agenda pertemuan bersama DPRD Kepri bersama masyarakat Desa Sugie hadir dan dipimpin Iman Sutiawan Ketua DPRD Kepri, Haji Muhamad Taufiq Anggota DPRD Kepri Dapil Karimun, Wahyu Wahyudin Sekretaris Komisi II DPRD Kepri dan Calon Bupati Terpilih Ing Iskandarsyah.
