Advertisement
TANJUNGPINANG — Arah perubahan anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Kamis (17/9/2026). Fraksi-fraksi DPRD dijadwalkan menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 mulai pukul 10.00 WIB.
Pemerintah Provinsi Kepri mengusulkan sejumlah penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD. Pendapatan daerah diproyeksikan naik sekitar Rp82,19 miliar, dari Rp3,31 triliun menjadi Rp3,39 triliun, sedangkan belanja meningkat sekitar Rp81,31 miliar menjadi Rp3,63 triliun.
Perubahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang berkembang selama pelaksanaan APBD. Termasuk di dalamnya penyesuaian SiLPA serta sejumlah kebutuhan belanja yang perlu diakomodasi dalam perubahan anggaran tahun berjalan.
Dalam forum paripurna, fraksi-fraksi dapat menyampaikan pandangan, kritik, maupun permintaan penjelasan mengenai perubahan anggaran. Sejumlah isu yang berpotensi menjadi perhatian antara lain optimalisasi PAD, kualitas belanja, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pendidikan, kesehatan dan pembiayaan daerah.
Tahapan ini menjadi bagian dari proses pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri. Berbagai pandangan dan catatan yang disampaikan fraksi akan digunakan sebagai bahan pembahasan berikutnya sebelum rancangan perubahan APBD memasuki tahapan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
