Advertisement
BATAM — Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam melihat kondisi 1.025 karyawan PT Ghim Li Indonesia yang terdampak penutupan pabrik.
Junaidi mendatangi kawasan pabrik PT Ghim Li di Batam Centre pada Selasa (22/9/2026) dan menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung dapur umum yang dikelola para pekerja. Bantuan tersebut terdiri atas beras, telur, gula, kopi, teh, mi instan dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Menurut Junaidi, keberadaan dapur umum menunjukkan kondisi sulit yang kini dihadapi para pekerja. Mereka tetap bertahan sambil menunggu kepastian penyelesaian hak ketenagakerjaan dari pihak perusahaan dan pemerintah.
Ia mengungkapkan, para pekerja menghadapi berbagai tekanan ekonomi setelah kehilangan sumber pendapatan. Di antaranya kesulitan membayar cicilan rumah dan kendaraan, memenuhi biaya pendidikan anak, membayar tagihan listrik dan air, hingga persoalan kesehatan.
"GRIB JAYA hadir di sini untuk menunjukkan bahwa rekan-rekan pekerja tidak sendirian. Bantuan ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi setidaknya menjadi bentuk kepedulian kami terhadap kondisi mereka," kata Junaidi.
Selain memberikan bantuan, Junaidi mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia meminta perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya kepada pekerja, termasuk tunggakan gaji, kewajiban BPJS dan pesangon sesuai ketentuan hukum.
Junaidi juga meminta pemerintah memikirkan keberlanjutan kehidupan para pekerja dengan membuka akses terhadap lapangan pekerjaan baru. Menurutnya, 1.025 pekerja tersebut merupakan tenaga kerja yang masih memiliki kemampuan dan pengalaman untuk kembali bekerja.
"Jangan biarkan mereka kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan masa depan. Pemerintah harus hadir, memfasilitasi, dan memastikan ada solusi bagi para pekerja beserta keluarganya," tegasnya.
GRIB JAYA, kata Junaidi, akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memberikan pendampingan kepada para pekerja. Ia berharap penyelesaian dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
