Advertisement
KEPRI — Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99 persen pada triwulan II 2026 mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin. Namun, capaian tersebut menurutnya masih menyisakan persoalan yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.
Wahyu menilai kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan angka pertumbuhan ekonomi daerah. Ia masih menemukan banyak warga yang mengeluhkan keterbatasan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini perlu didalami oleh pemerintah. Kenapa ekonomi tumbuh sangat apik tapi daya beli masyarakat menurun. Saya setiap kunjungan ke masyarakat selalu mendengar keluhan yang sama, bahkan lebih intens dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya, Jum’at (4/9/2026).
Ia kemudian mendorong pemerintah memperkuat investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Menurut Wahyu, investasi akan lebih berarti apabila mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Realisasi investasi Kepri yang hampir mencapai Rp40 triliun pada semester I 2026 disebut sebagai capaian positif. Namun, Wahyu berharap manfaatnya tidak hanya terlihat dari nilai investasi, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui kesempatan kerja.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, investasi kita hampir Rp40 triliun di semester I 2026. Tapi kita berharap, investasi ini bisa menyerap pengangguran. Warga bercerita ke saya, mereka tidak bisa beli bahan pokok karena minimnya pemasukan dan kerja tidak menetap,” ucapnya.
Dalam upaya meningkatkan daya beli, ia juga meminta perusahaan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah.
Wahyu menegaskan, tidak boleh ada pekerja di Kepri yang mendapatkan upah di bawah UMK karena ketentuan tersebut merupakan standar minimal untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
“Jangan ada lagi yang upahnya dibawah UMK. UMK itu udah menjadi standar minimal bagi seorang pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak,” tegasnya.
Persoalan harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian Wahyu. Ia meminta pemerintah menjaga ketersediaan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga.
Menurutnya, posisi Kepri yang masih mengandalkan pasokan kebutuhan pokok dari daerah lain membuat pengamanan stok menjadi semakin penting.
“Jaga stok bahan pokok. Kelangkaan bisa menaikkan harga dan menurunkan daya beli,” imbuhnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan, mendapatkan upah sesuai aturan dan mampu membeli kebutuhan pokok dengan pendapatan yang mereka miliki.
