Advertisement
TANJUNGPINANG — Pemerataan pelayanan dasar menjadi perhatian Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD, dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ismiyati meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan anggaran tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat yang berada di pusat-pusat pertumbuhan. Masyarakat di pulau-pulau kecil, kelompok ekonomi lemah, penyandang disabilitas, perempuan dan anak juga harus menjadi bagian dari sasaran pembangunan.
Ia menilai keberhasilan pembangunan manusia memiliki ukuran yang lebih luas daripada sekadar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemudahan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas publik juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang secara geografis jauh, secara ekonomi lemah, atau memiliki kebutuhan khusus kemudian tertinggal dalam mendapatkan pelayanan dasar,” kata Ismiyati.
Untuk itu, ia meminta setiap program dalam Perubahan APBD memiliki sasaran dan penerima manfaat yang jelas. Pemerintah juga perlu melihat dampak program terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya mengejar jumlah kegiatan ataupun tingkat serapan anggaran.
Ismiyati menambahkan bahwa pembangunan berbasis keluarga perlu diperkuat karena berbagai persoalan sosial saling berkaitan. Ketahanan keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan harus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
