Advertisement
TANJUNGPINANG – Pelaksanaan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 diminta tidak hanya berorientasi pada realisasi belanja, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD, mengatakan perhatian terhadap pelayanan dasar dan kelompok rentan perlu diperkuat setelah APBD-P 2026 mendapatkan persetujuan.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri dari Dapil Tanjungpinang itu menyebut pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga sebagai sejumlah bidang yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran.
Fraksi PKS juga mendorong agar masyarakat di wilayah kepulauan tetap memperoleh akses pelayanan publik yang memadai. Menurut Ismiyati, kondisi geografis Kepri menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Jangan berhenti pada pertanyaan berapa besar anggaran yang dibelanjakan. Kita perlu melihat apakah anggaran tersebut benar-benar membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ismiyati menambahkan bahwa pembangunan ekonomi juga perlu diikuti pemerataan manfaat. Kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar, termasuk anak, keluarga, perempuan dan masyarakat yang memerlukan perlindungan, harus tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Anak, keluarga, perempuan, masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kelompok rentan harus menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan APBD-P pada akhirnya dapat dilihat dari perubahan yang dihasilkan program pemerintah terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, orientasi berbasis hasil dinilai penting agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata.
